Lubuklinggau, VNM— Aktivis Lintas Pemuda Silampari, Ahmad J Prayogi, meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Lubuklinggau menindaklanjuti informasi mengenai dugaan persoalan pengupahan dan hubungan kerja yang dialami seorang karyawan Cafe Cia Eatery Lubuklinggau.
Menurut Yogi, berdasarkan informasi dan kronologi yang disampaikan oleh karyawan berinisial R kepadanya, terdapat persoalan terkait kesepakatan upah sebesar Rp3.900.000 per bulan yang disebut telah dibicarakan sebelum karyawan mulai bekerja.
Ia menyampaikan bahwa pada bulan pertama, karyawan tersebut menerima pembayaran sebesar Rp2.015.000 karena baru bekerja selama 18 hari. Sementara pada bulan kedua, menurut keterangan yang diterimanya, pembayaran upah disebut mengalami perubahan menjadi Rp2.100.000.
Yogi juga mengungkapkan bahwa karyawan tersebut sebelumnya telah meminta kejelasan mengenai perjanjian kerja, termasuk dokumen kontrak kerja. Namun, berdasarkan informasi yang disampaikan kepadanya, persoalan tersebut belum memperoleh kejelasan.
Lebih lanjut, Yogi menyebut terdapat persoalan dalam pertemuan antara karyawan dan pihak manajemen terkait pembayaran kekurangan upah. Ia memperoleh informasi bahwa pembayaran tersebut disebut dikaitkan dengan permintaan agar karyawan mengundurkan diri.
Atas informasi tersebut, Yogi mempertanyakan mekanisme pengambilan keputusan manajemen, khususnya terkait perubahan pengupahan, kejelasan hubungan kerja, dan berakhirnya pekerjaan karyawan yang bersangkutan.
“Perusahaan memang memiliki kewenangan dalam mengatur operasional dan manajemen internal. Namun, kewenangan tersebut bukan legitimasi untuk mengubah kesepakatan kerja secara sepihak. Jika sejak awal telah disepakati upah Rp3,9 juta, maka harus ada dasar hukum dan persetujuan yang jelas ketika terjadi perubahan,” tegas Yogi.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditelaah berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan, khususnya mengenai kesepakatan kerja dan kewajiban pembayaran upah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Ini yang harus diperjelas. Ketika seorang pekerja mempertanyakan haknya, perlu diketahui apa dasar kebijakan yang diambil perusahaan. Apakah terdapat pelanggaran yang dilakukan pekerja? Bagaimana mekanisme perubahan upah dan berakhirnya hubungan kerja tersebut? Semua harus diperiksa secara objektif,” ujarnya.
Atas persoalan tersebut, Yogi bersama Lintas Pemuda Silampari menyampaikan beberapa tuntutan:
- Meminta manajemen memberikan penjelasan mengenai dasar perubahan upah dan jabatan karyawan yang bersangkutan.
- Meminta kejelasan mengenai status hubungan kerja dan pemenuhan administrasi ketenagakerjaan.
- Mendesak Disnaker Kota Lubuklinggau menindaklanjuti informasi tersebut melalui pemeriksaan dan verifikasi sesuai kewenangannya.
- Meminta Disnaker berkoordinasi dengan instansi teknis terkait apabila ditemukan persoalan yang berkaitan dengan aspek perizinan dan legalitas operasional usaha.
- Meminta DPRD Kota Lubuklinggau menjalankan fungsi pengawasan serta memfasilitasi audiensi apabila diperlukan.
“Kami akan membawa persoalan ini kepada Dinas Ketenagakerjaan dan meminta agar dilakukan pemeriksaan. Jangan sampai pekerja merasa takut memperjuangkan haknya. Hak pekerja bukan kemurahan hati perusahaan, melainkan sesuatu yang harus dihormati sesuai ketentuan hukum,” lanjutnya.
Yogi menegaskan bahwa dunia usaha perlu membangun hubungan industrial yang sehat dengan mengedepankan transparansi, kepastian hak, dan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.
“Perusahaan boleh memiliki kebijakan, tetapi kebijakan tidak boleh melampaui hukum. Setiap persoalan hubungan kerja harus diselesaikan secara adil dan berdasarkan aturan yang berlaku,” tutupnya.
Catatan Redaksi: Informasi mengenai kronologi pengupahan dan hubungan kerja dalam pemberitaan ini bersumber dari keterangan Ahmad J Prayogi. Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh konfirmasi maupun keterangan langsung dari manajemen Cafe Cia Eatery dan karyawan yang bersangkutan. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait.
(Opini/Red)
Komentar