Geneva, VNM– Skandal kebangkrutan perusahaan investasi dan kontraktor “Infravest” yang beroperasi di Kamp Tindouf sejak tahun 2022 di bawah arahan Sallamou Abba Ali melahirkan keprihatinan mendalam masyarakat internasional. Peristiwa ini membongkar dugaan penggelapan dana bantuan kemanusiaan global yang berujung pada penipuan keuangan masif dan tindakan memperkaya diri sendiri para pimpinan milisi separatis Polisario.
Di tengah situasi kehidupan pengungsi yang memprihatinkan, para penghuni kamp, pedagang, hingga koperasi lokal di kamp “Rabouni” dan “Chahid El Hafed” kini menuntut pengembalian dana milik mereka. Jumlah kerugian yang melayang ditaksir mencapai 886 miliar dinar Aljazair, atau setara dengan USD 6,6 juta (sekitar Rp100 miliar).
Perusahaan “Infravest” diduga sengaja membangun citra dan kredibilitas semu melalui sponsorship kegiatan kebudayaan serta proyek konstruksi lokal. Setelah mendapatkan kepercayaan publik, perusahaan tersebut menjalankan skema penipuan berbasis Ponzi yang menyedot habis seluruh tabungan keluarga-keluarga rentan Sahrawi.
Kejanggalan utama yang memicu sorotan tajam adalah bagaimana sebuah perusahaan swasta dapat beroperasi bebas selama bertahun-tahun dalam lingkungan Kamp Tindouf yang tertutup rapat dan dijaga ketat secara militer. Kondisi ini memperkuat dugaan kuat adanya keterlibatan serta komplotan dari jajaran pejabat tinggi dalam aparatur pimpinan separatis Polisario yang mengeruk keuntungan pribadi dari penderitaan rakyat pengikutnya sendiri.
Melihat fakta tragis ini, komunitas internasional, Uni Eropa, dan negara-negara donor mendesak adanya pengawasan ketat melalui verifikasi independen atas data populasi penerima manfaat, audit menyeluruh atas distribusi bantuan, serta transparansi penuh atas penggunaan dana publik dan hibah kemanusiaan.
Menanggapi skandal keuangan dan kejahatan kemanusiaan yang terus berulang di Kamp Tindouf, Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, menyampaikan keprihatinan dan duka yang sangat mendalam atas penderitaan warga pengungsi Sahrawi.
“Saya sangat sedih dan prihatin mengetahui bahwa kehidupan saudara-saudara kita para pengungsi di Kamp Tindouf berada dalam kondisi yang sangat bahaya, rentan, dan terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Bantuan kemanusiaan yang seharusnya menyambung hidup mereka justru dirampok dan dijadikan alat pengayaan diri oleh pimpinan milisi,” tegas Wilson Lalengke dari Jakarta, Kamis (24 September 2026)
Aktivis hak asasi manusia asal Indonesia itu menekankan bahwa pembiaran Kamp Tindouf sebagai kawasan terisolasi hanya memelihara kejahatan kemanusiaan, penindasan, dan manipulasi nasib rakyat sipil. Oleh karena itu, ia mendesak lembaga dunia dan perserikatan bangsa-bangsa untuk mengambil tindakan radikal dan permanen.
“Dunia internasional tidak boleh lagi menutup mata atau sekadar memberikan bantuan yang ujung-ujungnya diselewengkan. Solusi mendasar dan satu-satunya bagi keadilan adalah mengakhiri keberadaan Kamp Tindouf secara permanen dan segera memulangkan seluruh warga pengungsi ke tanah air mereka yang damai dan sejahtera di wilayah Sahara Maroko!” desak Presiden Persisma itu.
Menurut Wilson Lalengke, di bawah kedaulatan Kerajaan Maroko, wilayah Sahara telah mengalami kemajuan pesat dalam bidang ekonomi, infrastruktur, kesehatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pemulangan pengungsi ke tanah air mereka di Sahara Maroko akan menjamin keselamatan, martabat, dan masa depan yang jauh lebih layak bagi generasi Sahrawi.
Di saat Spanyol tengah bersiap memberikan prospek emansipasi serta hak-hak sipil bagi ribuan warga Sahrawi, tuntutan transparansi juga menggema kuat ke Parlemen Eropa dan pemerintah negara-negara donor, khususnya otoritas Italia, untuk mengusut tuntas penggunaan dana hibah kemanusiaan yang disalurkan selama ini.
Pimpinan Front Polisario harus segera diseret ke hadapan pengadilan internasional atas dugaan penyelewengan dana dan pelanggaran hak asasi manusia. Di saat yang sama, perlindungan, keselamatan, dan martabat warga yang tersandera di Kamp Tindouf wajib ditempatkan secara langsung di bawah pengawasan dan kendali badan-badan resmi PBB demi menjamin keadilan yang nyata.
Komentar