Musi Rawas, VNM— LSM Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) atau Dana BOS di SMA Negeri Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Tahun Anggaran 2025.
Permintaan tersebut disampaikan Koordinator LSM APAK, Doni Aryansyah. Menurutnya, terdapat sejumlah komponen penggunaan anggaran yang perlu mendapat perhatian dan ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, realisasi belanja, dokumen pertanggungjawaban, serta kondisi fisik di lapangan.
Doni menjelaskan, berdasarkan data yang diperoleh pihaknya, SMA Negeri Megang Sakti menerima Dana BOS Tahun Anggaran 2025 sebanyak dua tahap, masing-masing sebesar Rp799.500.000. Dengan demikian, total dana yang diterima sekolah tersebut mencapai Rp1.599.000.000.
Pada pencairan tahap pertama tanggal 21 Januari 2025, tercatat realisasi penggunaan sebesar Rp775.800.000. Sementara itu, pada tahap kedua yang dicairkan 8 Agustus 2025, realisasi yang dilaporkan mencapai Rp823.200.000.
“Jika dilihat dari angka tersebut, terdapat selisih Rp23.700.000 pada tahap pertama. Kemudian pada tahap kedua, realisasi yang dilaporkan justru lebih besar Rp23.700.000 dibandingkan nilai pencairannya,” jelas Doni.
Menurutnya, kesamaan nilai tersebut secara matematis menunjukkan kemungkinan adanya penggunaan saldo dari tahap pertama pada periode berikutnya. Namun, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak bisa langsung dianggap sebagai penyimpangan.
Pihaknya menilai perlu dilakukan pemeriksaan terhadap rekening koran, Buku Kas Umum (BKU), saldo akhir tahap pertama, RKAS/ARKAS, serta bukti transaksi untuk memastikan apakah pencatatan dan penggunaan anggaran telah dilakukan sesuai ketentuan.
Selain persoalan pencatatan dana, Doni menyoroti sejumlah komponen belanja yang nilainya cukup besar.
Salah satunya adalah belanja pemeliharaan sarana dan prasarana. Berdasarkan data yang diterima LSM APAK, anggaran untuk komponen tersebut mencapai Rp247.182.000 pada tahap pertama dan Rp127.055.000 pada tahap kedua. Jika dijumlahkan, totalnya mencapai Rp374.237.000 atau sekitar 23,40 persen dari keseluruhan Dana BOS tahun 2025.
Doni mengatakan, angka tersebut perlu ditelusuri lebih mendalam, terutama berkaitan dengan jenis pekerjaan, waktu pelaksanaan, volume, harga satuan, hingga hasil pekerjaan yang sebenarnya.
Ia mengingatkan bahwa Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 mengatur batas pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana paling banyak 20 persen dari pagu alokasi dalam satu tahun anggaran, dengan penerapan persentase tersebut dimulai pada tahun ajaran baru.
Karena itu, menurutnya, realisasi belanja pemeliharaan tersebut tidak bisa langsung dinilai melanggar ketentuan hanya berdasarkan persentase keseluruhan. Waktu pelaksanaan setiap pekerjaan, khususnya belanja tahap pertama yang dicairkan pada Januari 2025, harus terlebih dahulu diperiksa.
“Kami ingin mengetahui pekerjaan apa saja yang dilakukan, apakah benar merupakan pemeliharaan atau justru masuk kategori rehabilitasi berat. Harus ada pemeriksaan fisik, RAB, dokumen pekerjaan, bukti pembayaran dan kesesuaian antara anggaran dengan hasil di lapangan,” ujarnya.
Komponen lain yang turut menjadi perhatian adalah administrasi kegiatan sekolah. Pada tahap pertama tercatat sebesar Rp167.193.000 dan tahap kedua Rp259.401.700. Total belanja untuk komponen ini mencapai Rp426.594.700 atau sekitar 26,68 persen dari keseluruhan dana.
Menurut Doni, nomenklatur administrasi kegiatan sekolah masih terlalu umum untuk memberikan gambaran mengenai jenis pengeluaran yang sebenarnya.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar penggunaan anggaran tersebut dirinci, mulai dari pembelian alat tulis kantor (ATK), percetakan, fotokopi, konsumsi, rapat, perjalanan, jasa, dokumentasi hingga pembelian perlengkapan administrasi.
Setiap transaksi, lanjutnya, perlu dicocokkan dengan dokumen perencanaan, kuitansi, invoice, faktur, bukti pembayaran, rekening koran dan barang atau jasa yang benar-benar diterima sekolah.
“Jangan hanya melihat angka total dalam laporan. Yang harus dipastikan adalah apakah setiap transaksi benar-benar terjadi, barang atau jasanya ada, pembayarannya sesuai dan seluruh pengeluaran memang berkaitan dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan,” tegas Doni.
Perhatian berikutnya tertuju pada belanja pengembangan perpustakaan yang tercatat mencapai Rp294.780.000. Rinciannya, Rp92.958.000 pada tahap pertama dan Rp201.822.000 pada tahap kedua.
Doni menilai, nilai tersebut perlu diuji dengan memeriksa daftar buku atau barang yang dibeli, jumlah, harga satuan, nama penyedia, tanggal pembelian, invoice, bukti pembayaran serta keberadaan fisik buku di perpustakaan.
Termasuk memastikan apakah seluruh barang telah dicatat sebagai aset atau persediaan sekolah dan apakah harga pembeliannya wajar dibandingkan harga pasar.
Sementara itu, pembayaran honor tercatat sebesar Rp94.800.000 pada tahap pertama dan Rp56.550.000 pada tahap kedua. Totalnya mencapai Rp151.350.000 atau sekitar 9,46 persen dari keseluruhan Dana BOS.
Menurut Doni, angka tersebut secara nominal belum menunjukkan pelampauan batas efektif pembayaran honor sebesar 10 persen dari pagu tahunan bagi sekolah negeri pada ketentuan Dana BOS tahun 2025.
Meski demikian, ia menilai pemeriksaan tetap diperlukan untuk memastikan siapa saja penerima honor, status kepegawaiannya, keterdaftaran dalam Dapodik, persyaratan NUPTK apabila diwajibkan, surat keputusan atau penugasan, serta bukti bahwa tugas yang menjadi dasar pembayaran benar-benar dilaksanakan.
Selain beberapa komponen tersebut, data yang diterima LSM APAK juga mencatat belanja pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan sebesar Rp99.076.100, kegiatan asesmen atau evaluasi pembelajaran Rp84.733.000, serta penyediaan alat multimedia pembelajaran sebesar Rp72.473.000.
Doni menilai seluruh komponen tersebut juga perlu diuji kesesuaiannya dengan perencanaan dan kebutuhan sekolah, termasuk memastikan kegiatan benar-benar dilaksanakan serta barang yang dibeli dapat dibuktikan keberadaannya.
Ia menegaskan, pemeriksaan pengelolaan Dana BOS seharusnya tidak berhenti pada perbandingan antara jumlah dana yang diterima dan total pengeluaran.
Menurutnya, diperlukan pemeriksaan menyeluruh mulai dari dokumen RKAS/ARKAS, perencanaan, proses pengadaan, keberadaan barang atau jasa, pembayaran, rekening koran, surat pertanggungjawaban (SPJ), hingga pemeriksaan kondisi fisik dan hasil kegiatan.
“Rangkaian itu harus diperiksa dari awal sampai akhir. Dengan begitu, bisa diketahui apakah penggunaan anggaran benar-benar sesuai peruntukan, apakah barang dan pekerjaan memang ada, serta apakah pertanggungjawabannya dapat dibuktikan,” katanya.
Doni juga mengingatkan bahwa pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2025 berada dalam kerangka ketentuan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang menyimpulkan SMA Negeri Megang Sakti telah melakukan penyimpangan ataupun tindak pidana. Seluruh angka dan uraian yang disampaikan merupakan informasi awal berdasarkan data yang diperoleh dan dinilai perlu diverifikasi oleh pihak berwenang.
“Kami tidak ingin membangun opini bahwa sekolah telah melakukan penyimpangan. Kami hanya meminta agar data ini diperiksa secara objektif. Kalau memang seluruh penggunaan dana sudah sesuai ketentuan, pemeriksaan justru dapat memberikan kepastian dan menjawab keraguan yang berkembang,” ungkapnya.
Ia berharap Kejati Sumatera Selatan dapat menindaklanjuti informasi tersebut secara profesional dan proporsional. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian administrasi, hal itu perlu ditelusuri sesuai mekanisme yang berlaku. Sementara apabila ditemukan bukti adanya perbuatan melawan hukum atau kerugian keuangan negara, penanganannya harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, pihak SMA Negeri Megang Sakti maupun pihak terkait tetap memiliki ruang untuk memberikan penjelasan, klarifikasi dan menunjukkan dokumen pendukung terhadap data yang menjadi perhatian LSM APAK.
Rilis ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan negara di sektor pendidikan, bukan vonis ataupun tuduhan terhadap pihak tertentu. Asas praduga tidak bersalah tetap harus dihormati dan setiap dugaan ketidaksesuaian harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang sah.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala SMA Negeri Megang Sakti, bendahara BOS, Dinas Pendidikan terkait, maupun pihak lain yang memiliki informasi relevan untuk memberikan konfirmasi, klarifikasi, koreksi data atau hak jawab guna melengkapi pemberitaan ini secara berimbang.
(Red)
Komentar