Oleh Doni Aryansyah (Koordinator Aliansi Pemuda Anti Korupsi)
Lubuklinggau, 18 Nopember 2026
Luuklinggau, VNM- Insiden nahas jatuhnya material kain baliho raksasa yang menimpa dan membahayakan nyawa pengendara bermotor di jalan raya adalah bukti nyata matinya fungsi pengawasan di ruang publik. Lembaran material yang dibiarkan usang, lapuk, dan robek dimakan cuaca itu berubah menjadi jebakan maut bagi masyarakat yang melintas.
APAK Sumatera Selatan, mendesak aparat berwenang untuk segera mengusut tuntas kepemilikan kain baliho tersebut. Apa pun isi materi reklamenya, insiden ini jelas memenuhi unsur kelalaian berat.
“Kita harus melihat dengan jelas siapa pemilik material baliho tersebut. Ada dua unsur kemungkinan yang sama-sama menunjukkan kebobrokan sistem pengawasan di daerah ini. Pertama, Jika Itu Baliho Kegiatan Pemerintahan (Instansi/OPD) dan apabila kain baliho usang tersebut berisi sosialisasi program pemerintah, ucapan selamat, atau kegiatan instansi (OPD), maka ini adalah sebuah ironi yang sangat memalukan,” ungkap nya.
Uang rakyat dari APBD digunakan untuk mencetak baliho, namun pemerintah sendiri tidak menganggarkan atau tidak memikirkan proses pemeliharaan dan pelepasannya ketika sudah usang.
Jangan sampai pemerintah yang seharusnya melindungi warganya, justru mencelakai masyarakat akibat kelalaian jajarannya sendiri. Kepala dinas terkait harus dicopot dan bertanggung jawab penuh secara hukum dan moral!
Kedua, Jika Itu Baliho Advertising atau Komersial
“Apabila itu merupakan iklan komersial dari perusahaan swasta atau biro reklame, maka ini adalah bukti nyata mandulnya fungsi pengawasan dari Dinas Perizinan, Bapenda, dan Satpol PP. Pemerintah daerah jangan hanya cepat dan sigap saat memungut pajak reklamenya saja, tetapi tutup mata ketika masa tayangnya habis dan materialnya rusak. Pengusaha yang hanya mengejar untung tanpa memikirkan keselamatan warga harus disanksi tegas. Cabut izin usahanya, dan aparat penegak hukum harus turun tangan menyelidiki unsur pidana kelalaian yang membahayakan nyawa orang lain (Pasal 359 KUHP).” sambung Doni.
Atas dasar kedua unsur tersebut, APAK Sumsel menyatakan sikap:
– Meminta aparat penegak hukum segera turun tangan memeriksa pemilik material baliho tersebut, baik pihak swasta maupun instansi pemerintah.
– Menuntut ganti rugi penuh (medis dan materiil) kepada korban dari pihak yang memasang baliho tersebut.
– Mendesak Pemkot Lubuklinggau dan Satpol PP segera melakukan pembersihan (sweeping) total terhadap seluruh “sampah visual” berupa baliho, spanduk, atau reklame usang di seluruh ruas jalan protokol yang berpotensi mencelakai pengguna jalan.
Keselamatan nyawa warga tidak boleh dikorbankan hanya karena kemalasan birokrasi dalam mengawasi ruang publik. APAK Sumsel akan terus mengawal kasus ini hingga ada pertanggungjawaban yang jelas.
(Opini)











Komentar