LAHAT, VNM – Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, menghadiri Apel Ikrar Bersama sekaligus Peresmian Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat yang digelar di Desa Banjarsari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pengelolaan sumur minyak masyarakat agar berjalan lebih tertib, aman, legal, dan berkelanjutan. Penataan tata kelola ini juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini terlibat dalam aktivitas pengelolaan sumur minyak.
Kehadiran Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terhadap kebijakan pemerintah dalam membangun tata kelola sumber daya alam yang lebih baik. Dukungan tersebut sekaligus mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas daerah dalam mendorong pengelolaan sektor energi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui apel ikrar bersama, seluruh pihak yang terlibat menyatakan komitmen untuk menjalankan aktivitas pengelolaan sumur minyak masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat menjadi bagian penting dalam penerapan tata kelola tersebut.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan bahwa penerapan tata kelola baru merupakan langkah strategis untuk mengakhiri praktik pengeboran ilegal sekaligus mendorong peningkatan produksi minyak nasional melalui mekanisme yang sah.
Menurutnya, pengelolaan sumur minyak masyarakat yang sesuai regulasi tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan standar keselamatan kerja, menjaga kelestarian lingkungan, serta memberikan kontribusi terhadap ketahanan energi nasional.
Sementara itu, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Sandi Nugroho menegaskan komitmen Polda Sumsel untuk mengawal implementasi kebijakan tersebut. Pengawalan akan dilakukan melalui pendekatan yang humanis, edukatif, dan kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Peresmian tata kelola sumur minyak masyarakat ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mendorong aktivitas eksplorasi dan produksi minyak yang lebih profesional, transparan, serta memiliki kepastian hukum. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas, baik bagi masyarakat maupun pembangunan daerah.
Bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, upaya penataan sektor energi tersebut menjadi bagian dari pentingnya sinergi antarpemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam yang mengedepankan aspek legalitas, keselamatan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
(Red/Rls)











Komentar