MUSI RAWAS, VNM – Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas dalam rangka mendengarkan laporan hasil pembahasan Komisi-Komisi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026, Selasa (15/9/2026).
Rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 antara pihak eksekutif dan legislatif. Dalam agenda ini, masing-masing komisi DPRD menyampaikan hasil pembahasan terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Perubahan yang sebelumnya telah dibahas sesuai dengan tugas dan bidang masing-masing.
Penyampaian laporan hasil pembahasan komisi menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan anggaran daerah. Melalui tahapan tersebut, berbagai aspek yang berkaitan dengan rencana pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah dibahas dan dicermati sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan keuangan daerah.
Kehadiran Bupati Musi Rawas dalam rapat paripurna tersebut menunjukkan keterlibatan pemerintah daerah dalam proses pembahasan bersama DPRD, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.
Pembahasan APBD Perubahan menjadi bagian dari upaya menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan kondisi serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam tahun berjalan. Penyesuaian tersebut perlu memperhatikan prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan pelayanan publik.
Melalui pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, diharapkan kebijakan anggaran yang ditetapkan dapat disusun secara terarah, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas bersama DPRD diharapkan terus menjaga koordinasi dan komunikasi dalam setiap tahapan pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, sehingga proses penganggaran dapat berjalan dengan baik dan memperhatikan kepentingan pembangunan serta kebutuhan masyarakat.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
(Red/Rls)











Komentar