Oleh: Ahmad J Prayogi (Aktivis Lintas Pemuda Silampari)
Lubuk Linggau, VNM— Penataan kota memang merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang tertib, rapi, dan representatif. Namun, menurut saya, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari perubahan wajah kota atau seberapa tertib suatu kawasan setelah ditata.
Ada aspek yang jauh lebih penting untuk diperhatikan, yakni bagaimana pemerintah memastikan masyarakat yang terdampak kebijakan tetap dapat menjalani kehidupan secara layak.
Persoalan pembongkaran dan pemindahan lapak pedagang di kawasan Pasar Satelit Kota Lubuklinggau yang dimulai sejak Selasa, 10 November 2026, hingga Rabu, 11 November 2026, menjadi salah satu persoalan yang patut mendapat perhatian serius.
Saya melihat, kebijakan penataan pasar tersebut tidak cukup hanya dibicarakan dari sudut pandang pembangunan fisik dan ketertiban kawasan. Ada kehidupan ekonomi masyarakat kecil yang ikut terdampak. Bagi pedagang, lapak bukan sekadar bangunan tempat berjualan, melainkan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga setiap hari.
Berdasarkan informasi yang saya terima dari sejumlah pedagang yang meminta identitasnya dirahasiakan, mereka mengeluhkan belum adanya kompensasi maupun bantuan dari Pemerintah Kota Lubuklinggau selama proses pembongkaran berlangsung. Akibatnya, aktivitas perdagangan terhenti dan mereka kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan harian.
Menurut saya, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Kebutuhan hidup tidak pernah berhenti hanya karena pemerintah sedang menjalankan kebijakan penataan pasar. Pedagang tetap harus memenuhi kebutuhan makan, membayar kewajiban rumah tangga, membiayai pendidikan anak, dan menjalankan berbagai kebutuhan lainnya.
Saya tidak mempersoalkan kewenangan pemerintah dalam melakukan penataan pasar. Ketertiban, kebersihan, dan pembangunan infrastruktur memang diperlukan. Namun, yang perlu dikritisi adalah sejauh mana pemerintah memperhitungkan dampak sosial-ekonomi sebelum dan selama kebijakan tersebut dilaksanakan.
Jangan sampai pemerintah terlalu berorientasi pada perubahan fisik kawasan, tetapi kurang memperhatikan nasib masyarakat yang harus menanggung konsekuensi dari kebijakan tersebut.
Terlebih, berdasarkan informasi yang saya peroleh, para pedagang telah menunjukkan sikap kooperatif terhadap kebijakan pemindahan. Jika masyarakat sudah bersedia mengikuti kebijakan pemerintah, semestinya sikap tersebut juga diimbangi dengan tanggung jawab dan keberpihakan dari pemerintah daerah.
Saya berpandangan, pemerintah tidak cukup hanya meminta masyarakat untuk patuh dan kooperatif. Pemerintah juga harus hadir ketika kebijakan yang dijalankan berdampak langsung terhadap penghidupan masyarakat.
Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab Pemerintah Kota Lubuklinggau adalah: ketika pedagang diminta menghentikan aktivitasnya demi kepentingan penataan, bagaimana pemerintah memastikan kebutuhan ekonomi mereka tetap terlindungi selama proses tersebut berlangsung?
Saya tidak mengatakan bahwa setiap pembongkaran harus selalu disertai kompensasi uang. Akan tetapi, pemerintah semestinya mempertimbangkan langkah konkret, seperti bantuan sementara, penyediaan lokasi berjualan alternatif, percepatan proses pemindahan, atau bentuk kebijakan lain yang dapat meminimalkan kerugian ekonomi para pedagang.
Hal tersebut sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas-asas seperti kepentingan umum, keterbukaan, kecermatan, dan pelayanan yang baik seharusnya menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Artinya, penataan pasar bukan semata-mata urusan membongkar lapak, memindahkan pedagang, kemudian menyelesaikan pekerjaan pembangunan. Ada tanggung jawab sosial yang harus dipikirkan agar kebijakan tersebut tidak justru menempatkan masyarakat kecil pada kondisi ekonomi yang semakin sulit.
Saya juga mendorong Pemerintah Kota Lubuklinggau agar membuka ruang dialog dengan para pedagang. Jangan sampai masyarakat hanya ditempatkan sebagai pihak yang harus menerima keputusan, sementara keluhan dan kebutuhan mereka tidak memperoleh perhatian yang memadai.
Bagi saya, keberhasilan penataan Pasar Satelit tidak seharusnya hanya diukur dari seberapa cepat lapak dibongkar atau seberapa rapi kawasan tersebut setelah ditata. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah apakah setelah kebijakan itu dilaksanakan, para pedagang tetap memiliki kesempatan untuk mencari nafkah dan melanjutkan kehidupan ekonominya.
Pemerintah harus memahami bahwa pembangunan bukan hanya tentang mempercantik wajah kota. Pembangunan juga tentang keberanian mengambil kebijakan yang adil, mempertimbangkan dampak sosial, dan melindungi masyarakat yang berada pada posisi paling rentan.
Jangan sampai demi mempercantik wajah kota, pemerintah justru mengabaikan mereka yang selama ini ikut menghidupkan denyut ekonominya.
Ahmad J Prayogi (Aktivis Lintas Pemuda Silampari)
Komentar