Musi Rawas, VNM— Koordinator Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK), Doni Aryansyah, mendesak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk mengevaluasi secara serius hingga mempertimbangkan pencopotan Kepala SMA Negeri Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas.
Desakan tersebut disampaikan menyusul persoalan komunikasi dan akses konfirmasi yang dinilai belum berjalan terbuka antara pihak sekolah dengan masyarakat, khususnya ketika menyangkut tata kelola penyelenggaraan pendidikan dan penggunaan anggaran publik.
APAK menilai, sebagai institusi pendidikan negeri yang menjalankan pelayanan publik dan mengelola anggaran negara, sekolah seharusnya memiliki pola komunikasi yang terbuka, transparan, serta responsif terhadap pertanyaan dan pengawasan masyarakat.
Pada Kamis (12/11/2026), Doni mendatangi langsung SMAN Megang Sakti dengan maksud menemui kepala sekolah atau pejabat lain yang berwenang untuk meminta penjelasan dan melakukan konfirmasi sejumlah aspek pengelolaan pendidikan.
Adapun hal-hal yang hendak dikonfirmasi meliputi tata kelola tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), penerapan standar mutu pendidikan, pelaksanaan supervisi akademik, serta berbagai tugas pokok dan fungsi manajemen sekolah lainnya.
Namun, upaya tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan keterangan petugas keamanan sekolah kepada Doni, tidak terdapat satu pun pejabat berwenang yang dapat ditemui saat kedatangannya. Seluruh pejabat yang hendak dimintai konfirmasi disebut sedang berada di luar lingkungan sekolah.
Doni kemudian diminta untuk menjadwalkan ulang kedatangannya apabila ingin bertemu dengan pihak yang berwenang.
Kondisi tersebut disayangkan oleh Doni. Menurutnya, persoalan keterbukaan informasi tidak semestinya dipandang sebagai sesuatu yang mengganggu aktivitas sekolah. Sebaliknya, komunikasi dengan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab lembaga publik dalam membangun kepercayaan dan memastikan penyelenggaraan pendidikan berjalan secara akuntabel.
“Kalau memang seluruh pejabat sedang berada di luar sekolah, tentu kami menghargai penjelasan tersebut. Namun, jangan sampai kondisi seperti ini justru menjadi pola komunikasi yang membuat masyarakat kesulitan mendapatkan penjelasan mengenai pengelolaan sekolah. Yang lebih aneh masuk pagar sekolah pun kami dilarang tadi,” demikian sikap yang disampaikan dalam persoalan tersebut.
Ia menegaskan, pertanyaan yang ingin disampaikan bukan persoalan pribadi, melainkan menyangkut penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan anggaran publik dan berkaitan langsung dengan kepentingan peserta didik serta masyarakat.
Menurut nya secara regulasi, keterbukaan informasi telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 2 menegaskan bahwa setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik, kecuali informasi tertentu yang memang dikecualikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Bahkan, Pasal 3 undang-undang tersebut menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan badan publik serta terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
Dalam konteks pengelolaan anggaran pendidikan, tanggung jawab transparansi juga tidak dapat diabaikan. Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan mengatur mekanisme pengelolaan dana BOSP, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
Sementara itu, Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah menempatkan kepala satuan pendidikan sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab melakukan pemantauan dan supervisi terhadap proses pembelajaran, pelaksanaan tugas tenaga kependidikan, sarana prasarana, serta pengelolaan dan penggunaan anggaran.
Dengan demikian, menurut Doni, kepala sekolah tidak hanya dituntut menjalankan kegiatan belajar mengajar, tetapi juga harus mampu memastikan tata kelola lembaga berjalan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tidak mengabaikan persoalan tersebut dan segera melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Kepala SMAN Megang Sakti. Apabila dalam evaluasi ditemukan ketidakmampuan menjalankan fungsi manajerial, pelayanan informasi, dan tanggung jawab pengelolaan sekolah, maka pencopotan kepala sekolah dinilai patut dipertimbangkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai sekolah negeri justru sulit diakses ketika masyarakat ingin meminta penjelasan mengenai pengelolaannya. Pendidikan membutuhkan kepemimpinan yang terbuka, bukan kepemimpinan yang menciptakan jarak dengan masyarakat,” tegasnya.
Doni juga menyatakan bahwa pihaknya tetap membuka ruang bagi Kepala SMAN Megang Sakti maupun pejabat terkait untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi atas persoalan tersebut.
Menurutnya, langkah konfirmasi merupakan bagian dari upaya menjalankan fungsi kontrol sosial, bukan untuk menghakimi pihak sekolah. Namun, keterbukaan dan kesediaan memberikan penjelasan merupakan hal mendasar yang semestinya ditunjukkan oleh setiap penyelenggara pelayanan publik.
Hingga berita ini disusun, media memberikan ruang klarifikasi kepada pihak SMAN Megang Sakti, untuk memberikan keterangan terkait sejumlah hal yang hendak dikonfirmasi tersebut.
(Red/Opini)
Komentar