Menu ✖

Mode Gelap
KAMMI Sumsel Nyatakan Kekecewaan atas Gagalnya Pemerintah Dalam Melindungi Rakyat Kabut Asap Jadi Sorotan, APAK Minta Pemkot Lubuklinggau Tunda CFN Kabut Asap Karhutla Kepung Sumsel, Pemkot Lubuklinggau Dinilai Lamban: Sekolah Belum Daring dan Kasus ISPA Melonjak Kabut Asap Selimuti Lubuk Linggau, SAPMA PP Desak Dinas Pendidikan Lindungi Siswa Bupati dan Wabup Musi Rawas Bagi Masker di Dua Pasar, Antisipasi ISPA Akibat Kabut Asap Karhutla

Berita Daerah · 13 Oct 2026 05:29 WIB ·

KAMMI Sumsel Nyatakan Kekecewaan atas Gagalnya Pemerintah Dalam Melindungi Rakyat


					KAMMI Sumsel Nyatakan Kekecewaan atas Gagalnya Pemerintah Dalam Melindungi Rakyat Perbesar

Palembang, VNM— Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumatera Selatan menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus protes keras atas memburuknya krisis kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Sumatera Selatan. PW KAMMI Sumsel menilai pemerintah telah gagal dalam melindungi masyarakat dari ancaman kabut asap yang kian membahayakan kesehatan.

‎Ketua Umum PW KAMMI Sumsel, Dimas Suprianto, menegaskan bahwa krisis yang menempatkan Sumatera Selatan sebagai wilayah dengan kasus Karhutla terparah di Indonesia ini bukanlah bencana alam murni. (13/10/26)

‎”Ini adalah bencana ekologis-politik akibat pembiaran, lemahnya sistem pencegahan, serta bentuk keserakahan korporasi,” ujar Dimas.

‎Dimas menilai, kondisi kabut asap di berbagai titik di Sumatera Selatan saat ini dinilai bukan lagi sekadar gangguan jarak pandang, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan jiwa. Banyak masyarakat kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, hingga pekerja jalanan, kini terpaksa menghirup udara beracun dan mulai terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

‎Sementara, Kepala Bidang Kebijakan Publik PW KAMMI Sumsel, Hamzah Nangwa, mendesak Gubernur Sumatera Selatan untuk segera menghentikan retorika publik dan mulai fokus pada langkah penanganan konkret di lapangan.

‎”Kami mendesak Gubernur untuk memfokuskan seluruh energi pada transparansi anggaran penanggulangan, menyelamatkan warga yang terjangkit ISPA, serta memberikan tindakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu kepada korporasi besar pemilik konsesi yang membiarkan lahannya terbakar,” tegas Hamzah.

‎Berdasarkan hasil kajian internal dan data lapangan, PW KAMMI Sumatera Selatan secara resmi menyatakan dua tuntutan utama kepada pemerintah daerah:

1. ‎Menetapkan Status Darurat Kesehatan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan akibat dampak buruk kabut asap.

2. ‎Mengaudit dan Mengalihkan Alokasi Anggaran, termasuk dana bantuan presiden (Banpres) untuk penanganan Karhutla, agar sepenuhnya berpihak pada kebutuhan penyelamatan rakyat dan fasilitas kesehatan, bukan untuk proyek-proyek seremonial.‎

‎PW KAMMI Sumsel berkomitmen akan terus mengawal isu ini hingga pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam memadamkan titik api dan memulihkan kualitas udara di Sumatera Selatan.

(Red)

Artikel ini telah dibaca 255 kali

badge-check

Penulis

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Baca Lainnya

Kabut Asap Jadi Sorotan, APAK Minta Pemkot Lubuklinggau Tunda CFN

9 October 2026 - 14:11 WIB

Bupati dan Wabup Musi Rawas Bagi Masker di Dua Pasar, Antisipasi ISPA Akibat Kabut Asap Karhutla

8 October 2026 - 07:36 WIB

Pemkot Lubuklinggau Klarifikasi Isu Korban Meninggal Akibat Car Free Night: Tidak Ditemukan Bukti

5 October 2026 - 13:00 WIB

Klarifikasi: Informasi Korban Meninggal Terjebak Macet CFN Linggau Belum Terverifikasi

5 October 2026 - 11:27 WIB

Ambulans Terjebak Macet Car Free Night, Pasien Meninggal Sebelum Sampai Rumah Sakit

4 October 2026 - 10:41 WIB

Yayan Andika Saputra Keluhkan Penanganan Perkara di Polres Musi Rawas Dinilai Lamban

3 October 2026 - 02:55 WIB

Trending di Berita Daerah
error: Content is protected !!