Musi Rawas,VNM— Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) melaporkan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2025 SMA Negeri Megang Sakti ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
Pelaporan itu dipicu sejumlah pos belanja bernilai besar dari total anggaran Rp 1,599 miliar yang dinilai perlu diverifikasi secara fisik dan administratif.
Dalam surat pengaduan tersebut, SMAN Megang Sakti tercatat menerima Dana BOS untuk 1.066 siswa dalam dua tahap, masing-masing Rp 799,5 juta.
Seluruh dana tersebut dilaporkan habis terpakai, dengan pergeseran sisa saldo Tahap I sebesar Rp 23,7 juta yang digunakan pada Tahap II.
Pos belanja terbesar terserap untuk administrasi kegiatan sekolah senilai Rp 426,59 juta atau 26,68 persen dari total pagu.
Berikutnya, belanja pemeliharaan sarana dan prasarana mencapai Rp 374,23 juta atau 23,40 persen.
Nilai ini melampaui batas maksimal 20 persen sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025.
Adapun belanja pengembangan perpustakaan tercatat Rp 294,78 juta atau 18,44 persen.
Pelapor juga meminta pemeriksaan atas pembayaran honor sebesar Rp 151,35 juta atau 9,46 persen yang mendekati batas efektif 10 persen bagi sekolah negeri.
Pos lain yang turut disorot meliputi pengembangan profesi guru Rp 99,07 juta, asesmen pembelajaran Rp 84,73 juta, pengadaan alat multimedia Rp 72,47 juta, ekstrakurikuler Rp 44,25 juta, serta penerimaan peserta didik baru (PPDB) Rp 18,46 juta.
Kordinator Aliansi Pemuda Anti Korupsi Sumatra Selatan Doni Aryansyah menegaskan, laporan tersebut merupakan informasi awal, dan dia meminta Kejati Sumsel melakukan pemeriksaan menyeluruh dari hulu ke hilir, tidak sekadar memeriksa kuitansi atau laporan pertanggungjawaban di atas kertas.
“Kami menjunjung asas praduga tidak bersalah. Namun, pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan pemeliharaan Rp 374 juta, keberadaan buku perpustakaan, alat multimedia, hingga verifikasi data 1.066 siswa dan penerima honor sangat diperlukan.
Jika semuanya sesuai aturan, ini justru membersihkan keraguan masyarakat,” kata Doni.
(Rls)











Komentar