MUSI RAWAS, VNM – Wakil Bupati Musi Rawas, H. Suprayitno, menghadiri peresmian Rumah Restorative Justice atau Rumah Perdamaian di Kabupaten Musi Rawas yang berlokasi di Kantor Desa Widodo, Kecamatan Tugu Mulyo, Senin (12/10/2026).
Peresmian Rumah Restorative Justice tersebut merupakan bagian dari kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Kejaksaan Negeri Musi Rawas dalam mendorong penyelesaian permasalahan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini mengedepankan perdamaian, musyawarah, pemulihan hubungan sosial, serta keterlibatan para pihak yang berkepentingan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati H. Suprayitno menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Musi Rawas atas inisiatif dan kerja sama dalam menghadirkan Rumah Restorative Justice di Kabupaten Musi Rawas. Menurutnya, keberadaan Rumah Perdamaian menjadi salah satu upaya menghadirkan penyelesaian persoalan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan pribadi, kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik inisiatif Kejaksaan Negeri Musi Rawas dalam menghadirkan Rumah Restorative Justice atau Rumah Perdamaian ini. Kami berharap fasilitas ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah dan mengedepankan nilai-nilai perdamaian,” ujar Wakil Bupati.
Ia menjelaskan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga perlu memperhatikan aspek keadilan, pemulihan, dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif diharapkan dapat memberikan ruang penyelesaian bagi perkara-perkara tertentu yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, Rumah Perdamaian diharapkan dapat menjadi ruang mediasi dan musyawarah bagi masyarakat untuk mencari penyelesaian yang bijaksana. Dengan demikian, persoalan yang memungkinkan diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dapat ditangani secara tepat tanpa mengabaikan proses dan aturan hukum yang berlaku.
“Rumah Perdamaian ini bukan sekadar bangunan fisik, tetapi harus menjadi simbol keadilan yang humanis, arif, dan bijaksana. Kita ingin setiap persoalan yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restorative justice memperoleh ruang penyelesaian yang tepat, sehingga kerukunan dan keharmonisan masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga berpesan kepada para camat, kepala desa, dan lurah agar dapat memanfaatkan serta menjaga fasilitas Rumah Perdamaian dengan sebaik-baiknya. Ia berharap keberadaan fasilitas tersebut dapat difungsikan secara optimal sebagai tempat mediasi dan sarana penyelesaian persoalan masyarakat yang memenuhi kriteria untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.
Selain peran pemerintah kecamatan dan desa, keterlibatan tokoh adat serta tokoh masyarakat juga dinilai penting dalam mendukung keberhasilan Rumah Restorative Justice. Kearifan lokal yang selama ini tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat diharapkan terus dihidupkan sebagai bagian dari upaya menjaga kerukunan dan menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.
Wakil Bupati mengajak para tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk turut membangun komunikasi, memperkuat tradisi musyawarah, serta membantu menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan masing-masing. Menurutnya, penyelesaian persoalan melalui dialog dan pendekatan kekeluargaan dapat menjadi salah satu cara menjaga hubungan sosial agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
“Kepada seluruh masyarakat, mari kita jadikan Rumah Perdamaian ini sebagai wadah untuk mencari solusi terbaik tanpa memperpanjang konflik. Dengan mengedepankan musyawarah, saling menghormati, dan semangat kekeluargaan, kita dapat menjaga kerukunan serta mewujudkan kehidupan masyarakat Musi Rawas yang aman dan damai,” tuturnya.
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berharap keberadaan Rumah Restorative Justice dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, pemerintah kecamatan dan desa, serta seluruh elemen masyarakat. Kerja sama tersebut diharapkan mampu mendukung penyelesaian permasalahan secara berkeadilan sekaligus menjaga ketenteraman dan keharmonisan kehidupan masyarakat.
Melalui kolaborasi ini, Rumah Perdamaian diharapkan tidak hanya menjadi fasilitas pendukung pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat nilai kebersamaan, kearifan lokal, dan budaya musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat.
Dengan demikian, keberadaan Rumah Restorative Justice di Kabupaten Musi Rawas diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya Kabupaten Musi Rawas yang Maju, Mandiri, Bermartabat, dan Berkelanjutan.
(Red/Rls)











Komentar